Jangan Menjual Isu Papua ke LN

Oleh : Ade Rachman
Pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, Papua akhirnya bergabung dan menjadi salah satu propinsi di Indonesia. Beberapa kali propinsi ini mengalami pergantian nama, mulai dari Irian Barat kemudian Irian Jaya lalu Papua hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan politik di tanah air, aksi-aksi perlawanan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI juga terus bergulir.

Kelompok ini secara tidak langsung juga ikut berperan dalam “memanaskan” situasi bumi Papua. Dalam aksinya mereka tidak melakukan perlawanan secara langsung, namun mereka menggerakan massa yang anti NKRI untuk melakukan aksi demonstrasi. Apabila demo ini berlangsung ricuh, anarkis dan menimbulkan korban, kelompok yang menggerakan ini kemudian membuat isu bahwa aparat keamanan yang ada di Papua telah berlaku brutal terhadap para demonstran. Isu ini tidak hanya beredar di dalam negeri, akan tetapi juga ke mancanegara. Mereka tidak hanya menyebarkan (menjual) isu kebrutalan aparat, namun mereka juga memberitakan hal-hal lain yang terjadi di Papua.

Hal seperti ini patut kita waspadai, karena tidak mungkin berita mengenai kejadian di Papua bisa begitu cepat beredar di luar negeri. Oleh karenanya, keberadaan kelompok organisasi atau perorangan yang berkedok pembela HAM patut dicurigai. Kenapa kita patut mencurigai hal ini?. Karena tidak mungkin penduduk lokal mempunyai akses yang begitu cepat dan luas itu. Kecuali, mereka-mereka yang sudah jelas-jelas anti NKRI (kelompok separatis) yang mempunyai jaringan di luar negeri. Hal ini dilakukan oleh mereka agar kegiatan mereka tetap didukung oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, “sumbangan” dari berbagai pihak yang simpati terhadap kelompok mereka tidak terputus.

Selain kelompok ini, keberadaan segelintir orang Papua yang ada di luar negeri patut kita pertanyakan. Mereka dengan bangga menyatakan diri sebagai pejuang. Apakah mereka pantas mendapat predikat seperti itu?.

Mereka lebih pantas kita disebut dengan gerombolan petualang politik tingkat dunia, karena kegiatan mereka di luar negeri hanya untuk mempengaruhi, melobby sejumlah LSM dan segelintir negara yang mendukung perjuangannya. Kelompok separatis ini tidak mendapat perhatian dan dukungan politik yg sangat signifikan dari dunia internasional, mereka hanya diakui/didukung oleh LSM dan oposisi yang anti Indonesia.

Sekali lagi, tidak ada negara-negara yang mengakui Papua Merdeka sebagai sebuah Negara. Papua merupakan bagian dari NKRI. Oleh karena itu pemerintah Indonesia bertekad mempertahankannya dari segala ancaman sekelompok orang yang ingin memisahkan diri. Masalah Papua merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak melarang kegiatan yang berbau separatis diseluruh pelosok Papua. Masyarakat Papua diminta tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik yang tidak sesuai dengan NKRI. Rakyat papua harus sadar agar tidak ikut-ikutan melakukan kegiatan yang terkait dengan organisasi separatis, karena kegiatan tersebut akan mendapat tindakan dari aparat yang bertugas menjaga stabilitas keamanan wilayah NKRI.