Gerakan Separatisme Sama Dengan Teroris

Setelah Kelly Kwalik pemimpin separatis Papua meninggal beberapa waktu lalu, ternyata tidak menghentikan aksi separatisme di Papua. kelompok separatis Papua masih terus melakukan berbagai manuver perjuangan politik, diplomasi dan tindakan bersenjata.

Kita bisa melihat bersama-sama tindakan perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dengan melakukan demonstrasi menuntut referendum, masyarakat internasional untuk memobilisasi dukungan bagi perjuangan untuk mendapatkan perhatian dan melakukan kekerasan untuk menciptakan ketidakstabilan, keamanan bersenjata. Seperti penembakan karyawan PT Modern dan serangan terhadap pasukan keamanan yang terjadi baru-baru ini.

Sebagai negara berdaulat, maka setiap bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diberantas. Oleh karena itu, perlunya tindakan tegas dari pemerintah atau aparat keamanan untuk menanganinya. Karena tindakan separatisme sangat berbahaya bagi keselamatan orang dan mengancam integrasi nasional.

Separatis tindakan berbahaya seperti terorisme, sehingga pelaku separatisme harus ditangani dengan tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebutuhan aturan pendekatan hukum untuk menyelamatkan integritas virus separatisme NKRI. Jangan biarkan separatisme merajalela dan terus menggerogoti negara ini. Bagi bangsa Indonesia, Tanah Air adalah harga tetap, jadi tidak peduli seberapa kecil benih-benih separatisme harus ditekan dan diberantas sampai akar.

Dalam penanganan separatisme, di samping penegakan hukum, harus disertai dengan peningkatan keamanan dan perhatian pada aspek sosial ekonomi dan pengembangan masyarakat. Dari aspek kondisi keamanan, aparat keamanan (TNI / Polri) diharapkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memberikan keamanan kepada publik.

Aparat keamanan juga harus bekerja ekstra keras dengan profesionalisme dan disiplin berdasarkan dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia tidak peduli seberapa kecil. Dari aspek sosial ekonomi, pemerintah harus mampu membawa keadilan bagi pengembangan masyarakat Papua, seperti dengan mendirikan ketersediaan makanan, tempat tinggal, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik dan infrastruktur lainnya.

Demikian pula, pelaksanaan otonomi khusus telah dilaksanakan sejauh ini, harus terus dievaluasi dan diperbaiki sebelum pelaksanaan agar lebih baik dan menyentuh kehidupan orang Papua. Mulai pemerintah provinsi Papua ke tingkat desa harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk korupsi.

Pembangunan benar-benar harus diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. Dari aspek pengembangan masyarakat, pemerintah diharapkan untuk memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Republik dan kebanggaan diri angkat dan wawasan tentang kebangsaan Papua.

Baik pemerintah pusat dan daerah harus mampu menarik simpati dan merebut hati rakyat dan merangkul semua komponen masyarakat, termasuk pemimpin dan tetua adat Papua. Dari mana akan mendapatkan dukungan dan simpati rakyat. Dari sini juga diharapkan tumbuh kesadaran dari negara, sehingga rasa kebanggaan sebagai bangsa dan integrasi sebagai bagian dari Homeland kuat.

Theodorus / PT Mei 2010