Eindhoven Dukung Pengembangan Energi Biomasa Papua

Universitas Teknologi Eindhoven (TU/e) Belanda mendukung pengembangan teknologi biomasa sebagai salah satu energi terbarukan yang keberadaannya cukup potensial di Papua.

PLN Biak Bangun PLTU Senilai Rp400 M

Pihak manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Biak Numfor, Papua menargetkan 2012 akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) senilai Rp400 Miliar dalam upaya memenuhi ketersediaan kebutuhan energi di daerah ini.

Bupati Boven Digoel Didakwa Selewengkan APBD

Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo, didakwa menyelewengkan dana Anggaran Belanja Penerimaan Daerah (APBD) oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin.

Konferensi keanekaragaman hayati Papua berakhir dengan komitmen untuk melestarikan alam

Niken Prathivi,
Keanekaragaman Hayati Internasional Konferensi Pembangunan Berkelanjutan tertutup here Selasa, mendesak pemerintah pusat untuk membantu Papua melestarikan lingkungan alam untuk pembangunan berkelanjutan. ketua panitia Noak kata Kapisa konferensi ini merekomendasikan pemerintah pusat melaksanakan agenda dan peraturan yang mendukung pembentukan hutan konservasi. Semua pihak termasuk pemerintah, sektor swasta dan penduduk lokal harus mematuhi peraturan. Konferensi juga merekomendasikan Papua menjadi kekuatan utama dalam mengurangi emisi berbahaya selama tujuh tahun berikutnya dengan melakukan proyek konservasi dan melestarikan ekosistem unik Papua. Papua telah diminta untuk memperkenalkan sebuah proyek pendidikan lingkungan di lembaga pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. rekomendasi juga akan disajikan kepada kedua Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen bulan depan. Sekitar 400 ilmuwan, lingkungan, pejabat pemerintah dan warga berpartisipasi dalam konferensi empat hari.

Menanggapi lima rekomendasi, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, penduduk Papua dan pemerintah pusat harus bekerja sama untuk mendorong masyarakat internasional untuk memelihara lingkungan untuk masa depan.

“Mari kita menyelamatkan Papua, Indonesia dan planet.”

Sumber : The Jakarta Post, Jayapura, Papua | Senin, 11/16/2009

Papua berharap dapat uang tunai dengan REDD

Papua, di bagian timur Indonesia, adalah provinsi paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) skema, pemerintah propinsi telah diklaim. Hal ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar hutan, yang memiliki kapasitas untuk menyimpan 400 ton karbon per hektar, serta tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, para pejabat menambahkan. Namun, pemerintah propinsi masih harus menunggu persetujuan dari Jakarta dalam bentuk kebijakan yang mendukung dan peraturan tingkat nasional sebelum pelaksanaan proyek REDD.

Kepala Badan Papua Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDALH), Noak Kapisa, mengatakan hari Jumat bahwa provinsi, bersama dengan provinsi tetangga Papua Barat, sedang menunggu otorisasi pemerintah pusat dan peraturan yang rinci mekanisme REDD. “Tentu saja, kami ingin kebijakan yang jelas dan peraturan kegiatan REDD dan insentif,” Noak kepada The Jakarta Post pada empat hari Keanekaragaman Hayati Internasional Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Jayapura. Noak menjelaskan administrasi Papua adalah mengusulkan bahwa lebih banyak insentif dari kegiatan REDD akan dialokasikan untuk masyarakat setempat.

“Kesepakatan awal adalah bahwa para pembuat kebijakan di pusat * administrasi * akan memperoleh insentif persentase lebih tinggi daripada orang-orang di tingkat provinsi. Tapi kami sangat mendesak pemerintah untuk memberikan insentif tambahan kepada masyarakat lokal – orang-orang yang secara langsung terlibat dalam kegiatan REDD, “tambahnya. Dia mengatakan, inisiatif yang diambil oleh pemerintah Papua untuk melestarikan lingkungan dan budaya yang berakar dalam otonomi khusus Papua hukum dan peraturan daerah khusus .. “Undang-undang otonomi khusus memberi hak masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka, sedangkan peraturan khusus sepenuhnya mendukung penggunaan masyarakat lokal serta pengelolaan hutan. Karena mereka tinggal di dalam atau dekat hutan,” tambah Noak, yang juga ketua keanekaragaman hayati dari panitia konferensi.

Papua adalah ditutupi oleh hamparan terbesar utuh hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Hutan meliputi lebih dari 42 juta hektar, atau 24 persen dari total Indonesia kawasan hutan yang tersisa. Sejumlah 85 persen dari hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan utuh, terdiri dari campuran antara Asia dan Australia yang unik spesies tanaman. Hampir 60 persen dari populasi mamalia di Papua adalah endemik pulau, seperti lebih dari 40 persen burung Papua. Lebih dari 47 persen hutan Papua diklasifikasikan sebagai hutan hujan dataran rendah, yang membuat rumah untuk provinsi terbesar tracts sisa hutan dataran rendah di Indonesia. Sejumlah 57 persen dari hutan produksi Papua, yang mencakup lebih dari 9,2 juta hektar, telah dialokasikan sampai 38 skala besar konsesi hutan (HPH) pemegang. Banyak dari konsesi kayu ini telah menjadi tidak aktif dalam beberapa tahun belakangan dan akibatnya produksi kayu telah menurun.

Papua Noak mengatakan pemerintah akan meninjau semua HPH dan mencabut izin HPH yang tidak aktif. “Kami berharap bahwa Papua akan memberikan buku contoh bagi negara mana pun berencana untuk menerapkan skema REDD,” katanya, menekankan kebutuhan masyarakat lokal untuk pelatihan untuk mendukung pelaksanaan skema.

Sejalan dengan ide Noak, beberapa orang Papua yang berpartisipasi dalam konferensi mengatakan bahwa berbasis di Jakarta dan pemerintah pusat harus memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan diri dalam rangka membangun Papua yang lebih baik. “Pendukung Papua dalam mengembangkan diri adalah langkah yang tepat. Memberikan Papua tanggung jawab untuk belajar dan mengambil alih kepemilikan inisiatif mereka sendiri berarti kita dapat menghancurkan persepsi bahwa Papua tertinggal dari provinsi-provinsi lain dalam hal pembangunan,” Papua Wakil Ketua Dewan Legislatif Frans Wospakrik berkata.

Source : Jayapura, Papua | Sabtu, 11/14/2009 / Jakarta Post

Izin Perdagangan Perikanan Harus Ditangani oleh Kawasan

31 Okt 2009

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH menegaskan bahwa sampai sekarang, kewenangan daerah atas jasa lisensi perdagangan perikanan masih dikontrol oleh pusat. Namun demikian, hal ini harus ditinjau ulang sehingga di masa depan Provinsi Papua dapat melaksanakan urusan ini, berdasarkan pada UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Menurut Gubernur, sumber daya kelautan yang melimpah yang dimiliki oleh Papua dapat berkontribusi untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di negeri ini. Selain itu, potensi ini belum belum dieksplorasi. Untuk alasan tersebut, upaya-upaya strategis dalam mengelola sumber daya ini harus dilakukan dalam rangka untuk membantu nelayan dan juga untuk mengolah ikan melalui beberapa pendekatan.

Pada kesempatan itu, Gubernur tepat diharapkan dapat merumuskan perencanaan dan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kita harus melakukan sinkronisasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten / kota dalam proses perencanaan, membuat penggunaan anggaran, kapasitas dan energi untuk memaksimalkan hasil pembangunan di kedua daerah.

Kemakmuran / Papua Hari Ini

Gubernur papua berupaya dalam melindungi hutan

Dalam mengatasi deforestasi di Papua, o Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bahwa semua pemegang HPH harus mengembangkan fasilitas pengolahan kayu di Papua, seperti larangan ekspor log mentah akan tetap di tempatnya. Mereka harus juga setuju untuk menanam lima pohon untuk setiap satu mereka dipotong. Peraturan sebagai upaya untuk mengontrol karena sedikitnya 7,2 juta meter kubik kayu di Papua dipotong setahun, terus menyusut dengan 42 juta hektar hutan, yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pada akhirnya, Mr Suebu berjanji untuk menyelamatkan hutan papua dan mengelolanya secara berkelanjutan dan menghasilkan uang untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh Papua sebagai tujuan dari kebijakan.

The Age/30 Oktober 2009

Indonesia Govt to pay special attention to Papua`s development

Development in Indonesia`s easternmost province of Papua will be given special attention by the central government in the 2009-2014 period, Vice President- elect Boediono said here on Monday.

“I want to get first-hand information about the real conditions in Papua, especially in the Pegunungan Tengah and border areas, so that the central government can make the proper development plan for the province,” Boediono told newsmen during a stop-over at Mozes Kilangin airport here.

Boediono admitted that he had never been to Papua before, especially to remote areas which are difficult to reach by overland transportation. The vice president elect said that to speed up development in Papua`s remote areas, road infrastructures linking one place to another should be built. Besides building road infrastructures, he said, the central government would also encourage district and municipal administrations in the province to give special attention to development in the health and education sectors. He also scheduled to hold a meeting with nine district heads and Papua Governor Barnabas Suebu in the Jayawijaya district town of Wamena on Tuesday and Wednesday before proceeding to Tanah Merah in Boven Digoel district where he would dedicate the Sue seaport.

Meanwhile, Puncak Jaya district head Lukas Enembe expressed hope that the central government would build a road from Yuguru to Abema in one of Papua`s mountainous regions. The distance between Yuguru at the border of Mimika district and Asmat, and Abema in Jayawijaya district is about 140 kilometers, while the route between Jayapura and Wamena is about 500 kilometers. The road linking Jayapura and Wamena which has been under construction since the 1980s has yet to be completed because of treacherous and mountainous terrain. Lukas Enembe said the snail-paced development in the mountainous areas in Papua was due to lack of transportation facilities.

Source : ANTARA News | Timika | Papua

Mimika focuses on alleviating maternal mortality rate

Markus Makur

The Mimika regency administration is focusing on alleviating the maternal mortality rate in their 12 districts through the local health office, in line with the program initiated by the provincial administration to provide good health care for people in rural areas of Papua, be they in the mountainous, hinterland or southern areas of Papua. The program will be implemented in every regency across the province by sending teams to provide counseling, medical checkups and food supplements for expectant mothers in rural areas.

The health office has posted medical workers in rural areas and in 13 community health clinics in the 12 districts of Mimika. Medical awareness among pregnant women in Mimika regency remains very low despite the medical services provided by the clinics, so much so that Mimika is often regarded as lacking decent medical services.

Mimika Health Office head Erens Meokbun told reporters in Timika recently that medical workers often encountered obstacles in the field, such as from members of the community who refused to help themselves or those who were unaware of health care issues. Meokbun said as well as the drive to alleviate the maternal mortality rate by conducting routine medical checkups at the clinics in the 12 districts, the health office would also provide examinations for those infected with tuberculosis, malaria counseling and information on HIV/AIDS mitigation to people in villages.

“The teams from the health office are visiting villages and community health clinics to make the mobile clinic program across Papua a success by focusing on saving the lives of expectant mothers. The teams are currently working to provide medical checkups to pregnant women so their babies can grow and develop healthily,” he said.

The Health Ministry has allocated Rp 5 billion (about US$500,000) to pay for the mobile clinics across Papua including using assistance funds from the provincial and regency administrations. The provincial health office has proposed Rp 6 billion in supporting funds from the regency administration’s budgetary team in 2010. Meokbun said his office had distributed Jamkesmas health insurance cards to residents in rural areas. They will be exempted from paying medical bills when getting treatment in government-run hospitals and community health clinics.

When asked by reporters about the finding of malnutrition cases in Far East Mimika district, Meokbun confirmed five children in the Far East Mimika capital of Ayuka were suffering from malnutrition, and were currently being treated by a medical team.

Mimika’s medium-term development program (2009-2013), approved by the local legislature a week ago, included a number of development plans, such as improving human resources in Mimika by providing equal access to education in rural areas; realizing free education in state-run, as well as private, schools; and providing good services to the public, such as good health care to the people in the villages.

Mimika Regent Klemen Tinal said his office would exempt students in state-run schools in Mimika from paying school fees throughout the 2009 budget period. “If there are schools, from elementary to senior high school level, demanding school fees, they should return the money to parents because the government has exempted Papuan students from paying school fees. “I am very serious about improving education here, by providing education to every Papuan child in the rural areas of Mimika,” he said.

Source :   The Archipelago | Timika   |  Wed, 09/23/2009 |

PAPUA ONE OF THE NATURAL RESOURCES PROVINCE IN INDONESIA

Papua is one of Indonesia province comprising a majority part of the western half of New Guinea Island and nearby. The province originally covered the entire western half of New Guinea, but in 2003, the western portion of the province, on the Bird’s Head Peninsula, was declared in Jakarta as separate province named West Irian Jaya. The legality of this separation has been disputed, as it appears to conflict with the conditions of the Special Autonomy status awarded to Papua in the year 2000.

Papua is the official Indonesian and internationally recognized name for the province. During the colonial era the region was known as Dutch New Guinea. The province was known as West Irian or Irian Barat from 1969 to 1973, and then renamed Irian Jaya (“Victorious Irian”) by Soeharto. This was the official name until Papua was adopted in 2002. Today, natives of this province prefer to call themselves Papuans rather than Irianese. This may be due to etymology (variously identified as a real etymology or a folk etymology) the name of Irian, which stems from the acronym Ikut Republik Indonesia, Anti Nederland (join/follow with the Republic of Indonesia, rejecting The Netherlands). The name West Papua is used among Papuan separatists and usually refers to the whole of the Indonesian portion of New Guinea.

The capital of Papua province is Jayapura. Most of the population depends on subsistence farming, especially the cultivation of rice and maize. The main industries include copper (with the largest concentration of copper in the world at Tembagapura), palm oil, copra, maize, groundnuts, pepper, tuna, gold, oil, coal, and phosphates. It is mostly a mountainous and forested region, with the Maoke Mountain range rising to 5,029-m/16,499 ft at Jaya Peak. The population comprises Melanesians (original settlers of Western New Guinea), Papuans, Negritos, and Europeans. Indigenous animism prevails. The province declared independence from Indonesia, as West Papua, in June 2000. However, the president of Indonesia stated that the declaration was unrepresentative of true feeling in the province.

Regions
Indonesia structures regions contains of regencies and sub districts within those. Though names and areas of control of these regional structures can vary over time in accord with changing political and other requirements, in 2005 Papua province consisted of 19 regencies. The regencies are: Timika, Yapen – Waropen, Biak – Numfor, Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Merauke, Sarmi, Keerom, Waropen, Tolikara, Yahukimo, Bintang Mountain, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Supiori, and Jayapura. In addition to these, Jayapura city also has the status of regency. The people of the island can be divided into more than 250 subgroup, which are closely related to the islands along the southern rim of the Pacific and include among others, the Marindanim, Yah’ray, Asmat, Mandobo, Dani and Afyat. Those in the central highlands still maintain their customs and traditions and because of the terrain have virtually been untouched by outside influences. Communications hove always been difficult here and different tribes have lived, for the most part, in isolation even of each other, resulting in an incredibly diverse mixture of cultures

Government
Papua province has governed by a directly elected governor (currently Barnabas Suebu) and a regional legislature, DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). A unique government organization that only exists in Papua is the MRP (Majelis Rakyat Papua / Papuan People’s Council) that was formed by the Indonesian Government in 2005 as a coalition of Papuan tribal chiefs, tasked with arbitration and speaking on behalf of Papuan tribal customs.

Ecology
A vital tropical rainforest with the tallest tropical trees and vast biodiversity, Papua’s known forest fauna includes marsupials (including possums, wallabies, tree-kangaroos, cuscuses), other mammals (including the endangered Long-beaked Echidna), many bird species (including birds of paradise, cassowaries, parrots, cockatoos), the world’s longest lizards (Papua monitor) and the world’s largest butterflies. The island has an estimated 16,000 species of plant, 124 genera of which are endemic.The extensive waterways and wetlands of Papua are also home to salt and freshwater crocodile, tree monitor, flying foxes, osprey, bats and other animals; while the equatorial glacier fields remain largely unexplored.

In February 2006, a team of scientists exploring the Foja Mountains, Sarmi, discovered numerous new species of birds, butterflies, amphibians, and plants, including a species of rhododendron, which may have the largest bloom of the genus. Ecological threats include logging-induced deforestation, forest conversion for plantation agriculture (especially oil palm), small holder agricultural conversion, the introduction and potential spread of non-native alien species such as the Crab-eating Macaque, which preys on and competes with indigenous species, the illegal species trade, and water pollution from oil and mining operations.

Geographically
A central East-West mountain range dominates the geography of New Guinea, over 1600 km in total length. The western section is around 600 km long and 100 km across. Steep mountains 3000 to 4000 m and up to 5000 m high along the range ensure a steady supply of rain from the tropical atmosphere. The tree line is around 4000 m elevation and the tallest peaks are snowbound year round.

Both North and West of the central ranges the land remains mountainous mostly 1000 to 2000 m high covered by thick rain forest and a warm humid year round climate. The third major habitat feature is the southeast lowlands with extensive wetlands stretching for hundreds of kilometers. It is a land of exceptional natural grandeur, with beautiful scenic beaches, immense stretches of marshlands, cool grassy meadows and powerful rivers carving gorges and tunnels through dark and dense primeval forests. The most heavily populated and cultivated parts of the island are the Paniai Lakes district and the Baliem Valley to the east.

Mamberamo River sometimes referred to the “Amazon of Papua” is the province’s largest river, which winds through the northern part of the province. The result is a large area of lakes and rivers known as the Lakes Plains region. The famous Baliem Valley, home of the Dani people is a tableland 1600 m above sea level in the midst of the central mountain range; Jaya Peak, sometimes known by its former Dutch name Carstensz Pyramid, is a mist covered limestone mountain peak 5030 m above sea level.